Hariankripto – Investor kripto India kini harus lebih waspada. Pengadilan Tinggi Delhi baru saja menolak mengatur bursa kripto secara langsung. Keputusan ini menegaskan bahwa membuat regulasi kripto adalah tugas pemerintah, bukan pengadilan.
Kasus ini bermula dari gugatan investor bernama Rana Handa terhadap Bitbns, salah satu bursa kripto populer di India. Handa menuntut pengadilan untuk membuat aturan baru dan menyelidiki masalah penarikan dana di platform tersebut.
Namun, Hakim Purushaindrakumar Kaurav menolak permohonan itu. Alasannya sederhana karena bursa kripto adalah entitas swasta. Pengadilan tidak punya wewenang untuk menciptakan regulasi baru tanpa dasar hukum yang jelas dari pemerintah.
Investor Kehilangan Akses Dana di Bitbns, Ini Kronologinya!
Rana Handa mengklaim telah berinvestasi sebesar ₹14,22 lakh (sekitar 15.637 USD) di Bitbns pada tahun 2021. Masalah muncul ketika platform Bitbns membatasi penarikan dananya.
Situasi makin rumit pada 2025. Handa menemukan nilai Bitcoin miliknya ditampilkan secara tidak akurat oleh platform tersebut. Handa pun mengajukan laporan ke unit kejahatan siber, tetapi tidak mendapat respon dari unit bersangkutan.
Frustrasi dengan situasi ini, Handa membawa kasusnya ke Pengadilan Tinggi Delhi. Handa meminta dua hal yakni investigasi oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) dan pembuatan regulasi kripto yang lebih ketat.
Sayangnya, pengadilan menolak keduanya. Hakim yang menangani kasus tersebut menyatakan bursa kripto bukan bagian dari “Negara” menurut hukum konstitusi India. Artinya, pengadilan tidak bisa memaksa platform swasta untuk tunduk pada aturan yang belum ada.
Pengadilan menyarankan Handa untuk menempuh jalur hukum biasa. Ia bisa mengajukan laporan polisi atau gugatan perdata.
Mengapa Pengadilan Menolak Mengatur Kripto?
Pengadilan Tinggi Delhi memberikan penjelasan yang tegas. Tugas pengadilan tinggi di Delhi adalah menafsirkan dan menegakkan hukum, bukan menciptakan regulasi baru.
Regulasi kripto seharusnya berasal dari Parlemen dan regulator pemerintah India. Pengadilan tidak memiliki otoritas untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.
Putusan ini menyoroti celah besar dalam sistem hukum India. Tanpa undang-undang kripto yang komprehensif, pengadilan tidak bisa memberikan perlindungan khusus bagi investor kripto di India.
Investor kripto di India kini berada dalam posisi sulit. Mereka hanya bisa mengandalkan hukum umum seperti hukum perdata, pidana, atau keuangan ketika terjadi sengketa dengan platform yang bermasalah.
Dampak Besar bagi 123 Juta Lebih Pengguna Bursa Kripto Di India
India adalah salah satu pasar kripto terbesar di dunia. Data menunjukkan ada 123,35 juta pengguna aktif yang berinvestasi dalam aset digital di negara ini.
Ironisnya, jumlah pengguna yang masif ini tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas. Pemerintah India memang sudah menerapkan pajak kripto. Keuntungan dari aset digital dikenakan pajak 30%, ditambah TDS (Tax Deducted at Source) sebesar 1%.
Namun, pajak berbeda dari regulasi industri. Pajak hanya mengatur pungutan negara. Sementara itu, regulasi industri mencakup perizinan, audit, perlindungan konsumen, dan tata kelola dana nasabah.
Tanpa kerangka hukum yang lengkap, investor kripto India tetap rentan. Mereka harus lebih cermat memilih platform, membaca syarat dan ketentuan, serta menyimpan bukti transaksi dengan baik.
Keputusan Pengadilan Tinggi Delhi menjadi pengingat penting. Selama pemerintah belum bertindak, perlindungan hukum bagi investor kripto di India masih jauh dari ideal.
Kesimpulan
Putusan ini menegaskan bahwa regulasi kripto India masih kosong. Pengadilan di India tidak akan turun tangan tanpa undang-undang yang jelas. Bagi investor kripto di India, ini adalah sinyal untuk lebih berhati-hati dan tidak sepenuhnya bergantung pada perlindungan hukum yang belum ada.
