Hariankripto – Senator Republik AS merilis teks terbaru Clarity Act crypto setelah brief stakeholder. RUU ini menargetkan konflik kepentingan pejabat publik, memperjelas pengawasan pasar aset digital, dan menambah perlindungan bagi pengguna crypto. Reuters melaporkan bahwa Clarity Act ingin membangun kerangka regulasi crypto dan memperjelas yurisdiksi regulator keuangan AS.
Secara politik, jalurnya tetap sempit. House meloloskan versi Clarity Act pada 2025, lalu Senate Banking Committee memajukan versi Senat pada Mei 2026 . Namun, Demokrat belum memberi dukungan penuh pada paket etik, sementara Polymarket memberi peluang pengesahan sekitar 39%.
Aturan Etik Membatasi Konflik Kepentingan
Paket etik baru melarang Presiden, Wakil Presiden, anggota Kongres, hakim federal, pejabat lain dalam cakupan hukum, serta pasangan mereka menerbitkan atau mempromosikan aset digital demi kompensasi selama masa jabatan. RUU ini juga meminta mereka menjual investasi crypto, menaruh aset dalam blind trust, atau memakai dua langkah itu sekaligus.
Selain itu, pejabat harus membuka penjualan crypto di atas 1.000 dolar AS. DOJ dapat mengejar pelanggaran sipil, termasuk exchange yang sengaja mencatat token terlarang. Namun, aturan ini hanya berjalan sampai 20 Januari 2029, sehingga pasar perlu membaca paket etik ini sebagai rem sementara atas konflik kepentingan.
Di sisi lain, Demokrat menolak desain penegakan yang hanya memberi DOJ kendali. Beberapa senator ingin jaksa agung negara bagian ikut bertindak ketika DOJ lambat bergerak. Cynthia Lummis menyambut kompromi ini, berterima kasih kepada Trump dan kolega Demokrat, lalu mendorong Clarity Act segera maju.
History will remember this as the moment a president chose a higher standard of ethics than the law required of him. This agreement bans ALL federal officials — including the President — from issuing or sponsoring a digital asset for profit, with real enforcement and real… pic.twitter.com/zYlD0nRGjB
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) July 22, 2026
Developer dan Stablecoin Masuk Kerangka Baru
Clarity Act crypto memberi ruang lebih terbuka bagi developer software non-kustodial dan penyedia infrastruktur blockchain. Mereka tidak otomatis berstatus money transmitter hanya karena membangun teknologi decentralized. Namun, jaksa tetap dapat mengejar pihak yang sengaja membantu transaksi ilegal.
RUU ini juga menjaga hak self-custody. Dalam teks Senat, lembaga federal tidak boleh membatasi pengguna yang menyimpan aset digital lewat self-hosted wallet untuk tujuan legal.
Pada sisi stablecoin, perusahaan tidak boleh membayar bunga pasif atas saldo payment stablecoin yang menganggur. Sebagai gantinya, mereka masih dapat memberi reward berbasis aktivitas seperti transaksi atau staking, selama reward itu tidak meniru bunga deposito bank. Ketentuan ini menjaga inovasi, tetapi juga menenangkan kekhawatiran bank soal perpindahan dana simpanan.
Penegakan Hukum dan Proteksi Nasabah Menguat
RUU ini menambah dana, alat analitik blockchain, dan pelatihan bagi aparat negara bagian serta lokal. Selain itu, rancangan ini membentuk pusat siber untuk ancaman dari Korea Utara dan Iran, lalu mendorong task force publik-swasta untuk melawan fraud crypto.
Penerbit stablecoin juga harus mengikuti perintah hukum untuk membekukan, menyita, membakar, atau menerbitkan ulang token. Langkah ini memperkuat kepatuhan, terutama saat aparat menelusuri pencucian uang, pendanaan terorisme, atau serangan siber.
Akhirnya, Clarity Act crypto memberi proteksi kepailitan bagi nasabah. Jika exchange atau kustodian gagal, aset crypto pelanggan tetap menjadi milik pelanggan, bukan harta perusahaan. Teks Senat bahkan menempatkan bagian khusus bernama Protecting Customer Property untuk mengatur aset pelanggan dalam proses kepailitan Senate Banking Committee.
Secara keseluruhan, Clarity Act mencoba menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dan kebijakan pro-inovasi dapat berjalan bersama. Namun, investor tetap perlu memantau dukungan Demokrat, detail penegakan etik, dan batas reward stablecoin sebelum menilai peluang final RUU ini.
