Harianqkripto – JPMorgan menyoroti risiko baru bagi pasar kripto Amerika Serikat setelah proses CLARITY Act kehilangan momentum di Senat. Bank tersebut menilai keterlambatan regulasi dapat mengurangi salah satu katalis penting bagi adopsi aset digital oleh institusi.
Dewan Perwakilan Rakyat AS sebelumnya menyetujui Digital Asset Market Clarity Act pada 17 Juli 2025 dengan suara 294 berbanding 134. Rancangan tersebut berupaya memperjelas pembagian kewenangan antara Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission dalam mengawasi pasar aset digital.
Namun, proses di Senat menghadapi tantangan yang lebih rumit. Perdebatan mengenai aturan etika, DeFi, stablecoin yield, penegakan hukum, dan standar anti pencucian uang masih menghambat terbentuknya kesepakatan.
Senat AS Mempersempit Peluang CLARITY Act
JPMorgan mencatat bahwa prediction market hanya memberikan peluang sekitar 37 persen bagi CLARITY Act untuk lolos sebelum akhir 2026. Penurunan tersebut muncul setelah Senat memberikan waktu kepada agenda lain menjelang masa reses musim panas.
Selain itu, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune harus mengatur waktu sidang di tengah agenda nominasi dan pembahasan rancangan sanksi terhadap Rusia. Kondisi tersebut mempersempit ruang untuk menyelesaikan seluruh proses CLARITY Act sebelum reses.
JPMorgan Warns Against Postponement Of Clarity Act
— BSCN (@BSCNews) July 30, 2026
JPMorgan has issued a stark warning regarding the legislative stagnation of the "Clarity Act."
The firm asserts that continued delays pose a systemic threat to the structural integrity of digital asset markets.
"The longer… pic.twitter.com/0o1VcYBDUv
Meski demikian, proses legislasi belum berhenti. Senator masih membahas sejumlah perubahan, termasuk ketentuan etika bagi pejabat pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan bisnis aset digital. Negosiasi terbaru menunjukkan bahwa pembuat kebijakan masih mencari formula yang mampu mendapat dukungan lintas partai.
Galaxy Research melihat tekanan waktu sebagai masalah yang semakin besar. Firma tersebut menurunkan estimasi peluang CLARITY menjadi undang-undang pada 2026 menjadi 30 persen pada 24 Juli. Menurut Galaxy, Senat membutuhkan kompromi besar agar rancangan tersebut dapat melewati ambang dukungan yang diperlukan.
JPMorgan Melihat Risiko bagi Pasar Kripto
JPMorgan melihat masalah yang lebih besar daripada sekadar keterlambatan sebuah rancangan undang-undang. Ketidakpastian regulasi dapat menentukan infrastruktur mana yang akhirnya menguasai pertumbuhan tokenisasi.
Tim riset JPMorgan memperingatkan bahwa semakin lama Kongres menunda CLARITY Act, semakin besar peluang infrastruktur keuangan lama mengambil pertumbuhan tokenisasi yang seharusnya dapat berkembang melalui jaringan blockchain publik.
Risiko tersebut memiliki dampak strategis bagi industri. Bank, kustodian, bursa, broker, pengelola aset, dan market maker membutuhkan aturan yang jelas sebelum meningkatkan investasi dalam layanan aset digital.
CLARITY Act dapat memberikan kepastian tersebut dengan menentukan ruang pengawasan SEC dan CFTC secara lebih jelas. Kerangka itu juga dapat memberikan aturan yang lebih terukur bagi perusahaan kripto, proyek terdesentralisasi, dan aktivitas tokenisasi.
Karena itu, keterlambatan regulasi berpotensi menahan likuiditas institusional. Perusahaan keuangan mungkin tetap mengembangkan teknologi blockchain, tetapi mereka dapat memilih sistem tertutup atau infrastruktur pasar tradisional daripada jaringan kripto publik.
Di sisi lain, minat institusional terhadap aset digital tidak berhenti. JPMorgan mencatat investasi Citadel Securities senilai US$400 juta di Crypto.com serta perkembangan produk derivatif kripto yang berada dalam pengawasan regulator AS sebagai contoh berlanjutnya ekspansi institusional.
Masa Depan Kripto AS Bergantung pada Kompromi Senat
CLARITY Act sekarang menghadapi pertarungan antara waktu dan kompromi politik. Senator harus menyelesaikan perbedaan mengenai perlindungan investor, stablecoin yield, DeFi, aturan etika, dan pengawasan aktivitas keuangan ilegal.
JPMorgan juga tidak meminta Kongres sekadar mempercepat aturan. Bank tersebut sebelumnya menekankan bahwa pemerintah harus memasangkan kepastian regulasi dengan standar perlindungan pasar yang kuat.
Menurut JPMorgan, aset digital yang memiliki karakter seperti sekuritas perlu mengikuti standar perlindungan yang setara. Platform yang berfungsi seperti bursa atau broker juga perlu menjaga integritas pasar, keterbukaan informasi, dan perlindungan pelanggan.
