Hariankripto.id – Era digital transformasi berbasis otomatisasi kecerdasan buatan yang berkembang di setiap layanan publik telah menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari saat ini.
Transformasi Layanan Publik Berbasis Kecerdasan Buatan
Layanan publik berbasis kecerdasan buatan hadir di banyak ruang. Contohnya adalah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sistem tiket dan akses pada fasilitas publik seperti Kereta Api, Busway, hingga bandara dan gerai belanja. Sistem-sistem tersebut mengandalkan keputusan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.
Perubahan ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah kecerdasan buatan akan mengambil alih aktivitas manusia? Bagaimana kita melindungi manusia ketika layanan publik dijalankan oleh sistem berbasis kecerdasan buatan?
Karakter Kecerdasan Buatan dalam Pengambilan Keputusan
Layanan kecerdasan buatan bekerja dengan cara yang terukur. Sistem mengumpulkan data secara realtime. Lalu sistem membandingkan data tersebut dengan pola dari data masa lalu. Dari proses itu, kecerdasan buatan menghasilkan keputusan dengan tingkat akurasi tinggi. Jadi, kecerdasan buatan tidak sekadar “menebak”, tetapi memodelkan pola perilaku dan kejadian.
Pengembang saat ini banyak menyebut empat jenis kecerdasan buatan. Pertama, kecerdasan buatan yang bersifat reaktif. Sistem seperti ini hanya merespons kondisi saat itu tanpa memori. Kedua, kecerdasan buatan dengan kemampuan mengingat terbatas.
Sistem ini menyimpan konteks jangka pendek untuk meningkatkan keputusan. Ketiga, kecerdasan buatan yang bekerja berdasarkan teori berpikir manusia.
Sistem mencoba “memahami” maksud, tujuan, atau niat. Keempat, kecerdasan buatan dengan kesadaran mandiri. Konsep ini menggambarkan sistem yang mampu mengenali keberadaan dirinya sendiri dan lingkungannya.
Teknologi Blockchain, DAO, dan Smart Contract
Di sisi lain, teknologi blockchain juga berkembang dengan cepat. Saat ini blockchain telah memasuki generasi ketiga. Teknologi ini tidak hanya menyimpan data transaksi, tetapi juga mengatur proses otomatis melalui kode.
Salah satu bentuk implementasi blockchain adalah organisasi terdesentralisasi yang berjalan otomatis, atau Decentralized Autonomous Organization (DAO). DAO beroperasi berdasarkan seperangkat aturan yang tertulis dalam smart contract. Smart contract bekerja menggunakan logika sederhana: “If … Then …”. Artinya, jika suatu kondisi terpenuhi, maka sistem akan menjalankan tindakan tertentu secara otomatis.
Kolaborasi antara kecerdasan buatan dan smart contract membuka paradigma baru. Industri mulai memanfaatkan kombinasi ini untuk mengotomatisasi proses layanan publik. Tujuannya bukan hanya efisiensi, tetapi juga transparansi dan kepercayaan. Sistem dapat mengeksekusi keputusan tanpa campur tangan individu tertentu. Dengan begitu, publik bisa menelusuri dasar keputusan tersebut secara terbuka.
Namun, otomatisasi ini juga membawa tantangan hukum. Kita tidak hanya bicara soal aspek teknis, tetapi juga soal tanggung jawab, hak, dan perlindungan.
Model Penalaran Hukum dalam Otomatisasi Kecerdasan Buatan
Dalam sebuah riset, Dr. Lance B. Eliot dari CodeX: Stanford Center for Legal Informatics di Stanford, California, Amerika Serikat, menyoroti isu tersebut. Ia menulis karya berjudul “Authorized and Unauthorized Practices of Law: The Role of Autonomous Levels of AI Legal Reasoning”. Dalam tulisannya, Dr. Lance menegaskan bahwa pengembang tidak bisa hanya membuat sistem pintar. Mereka juga harus merancang model penalaran hukum yang jelas.
Model penalaran hukum ini perlu mengatur banyak aspek penting. Misalnya, kebutuhan akan layanan penasihat hukum dalam sistem otomatis. Sistem harus mengeksekusi tindakan hukum secara tegas dan dapat dipertanggungjawabkan. Relasi antara “pengacara” dan “klien” dalam konteks digital juga perlu kejelasan, meskipun hubungan itu bersifat parsial atau terbatas.
Selain itu, pengembang harus memperhatikan kualifikasi hukum. Sistem harus memahami batas wewenangnya. Layanan berbasis kecerdasan buatan tidak boleh bertindak seolah-olah memiliki kewenangan hukum formal, jika hukum tidak mengizinkan.
Aspek lain yang juga krusial adalah kerahasiaan hukum. Sistem harus menjaga informasi pengguna dengan standar kerahasiaan yang sama ketatnya dengan praktik hukum profesional. Hal ini menyangkut profesionalitas, etika, serta perlindungan dari dugaan malapraktik. Jika sebuah keputusan otomatis menyebabkan kerugian, siapa yang bertanggung jawab? Pengembang? Operator sistem? Instansi publik? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak sederhana.
Urgensi Regulasi dan Perlindungan Hukum di Indonesia
Kita juga harus melihat konteks Indonesia. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP berfungsi sebagai dasar perlindungan atas data pribadi warga negara. Regulasi ini penting ketika negara, swasta, atau mesin kecerdasan buatan memproses data publik dalam skala besar.
Transformasi digital kini bergerak menuju sistem terdesentralisasi. Industri dan layanan publik mulai mengarah pada otomatisasi yang lebih transparan, lebih mudah diaudit, dan lebih dapat dipercaya. Namun, perkembangan teknologi ini menuntut kesiapan hukum yang sepadan.
Dengan kondisi tersebut, kebutuhan hukum turunan menjadi semakin mendesak. Aparat penegak hukum perlu memahami teknologi ini. Praktisi hukum harus mampu menilai kasus yang muncul dari otomatisasi dan kecerdasan buatan. Masyarakat pun perlu menyadari bahwa keputusan digital bukan lagi hal teknis semata, tetapi juga hal hukum.
Singkatnya, kecerdasan buatan dan blockchain telah mengubah cara lembaga publik bekerja. Negara tidak bisa hanya fokus pada efisiensi teknis. Negara juga harus memastikan adanya perlindungan manusia, kepastian hukum, akuntabilitas, dan etika dalam setiap keputusan otomatis yang memengaruhi hidup warga.
