Hariankripto – SEC AS mempercepat penyusunan kerangka pengawasan aset digital ketika Senat Amerika Serikat belum melanjutkan pembahasan CLARITY Act. Melalui aturan kripto SEC AS dan Project Crypto, regulator ingin memberi kepastian bagi penerbit token, perusahaan kustodian, broker, bursa, serta pengembang layanan berbasis blockchain.
DPR Amerika Serikat sudah meloloskan CLARITY Act. Namun, Senat masih memusatkan perhatian pada agenda lain, termasuk konfirmasi pejabat pemerintahan dan pembahasan sanksi terhadap Rusia. Situasi tersebut membuat industri kripto harus menunggu kepastian mengenai pembagian kewenangan regulator.
Ketua SEC AS, Paul Atkins tetap mendukung rancangan undang-undang itu. Dalam unggahan pada 28 Juli 2026 dan wawancara CNBC pada 27 Juli 2026, Atkins menawarkan bantuan teknis kepada Kongres. Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa SEC AS siap menyusun regulasi sendiri sesuai kewenangan lembaga.
Atkins menilai Amerika Serikat membutuhkan kerangka yang mampu mendukung inovasi keuangan digital. Menurutnya, kepemimpinan Amerika dalam revolusi keuangan digital memerlukan regulasi yang sepadan dengan kemampuan para inovator nasional.
CLARITY Act Menghadapi Hambatan Politik
CLARITY Act berupaya memperjelas batas kewenangan SEC AS dan Commodity Futures Trading Commission atau CFTC. Rancangan ini juga ingin menentukan status hukum berbagai aset digital sekaligus menetapkan regulator yang mengawasi setiap kategori.
Kejelasan tersebut penting karena pelaku industri masih menghadapi perbedaan pendekatan antarlembaga. Perusahaan kripto memerlukan aturan yang konsisten agar mereka dapat merancang produk, mengelola aset pelanggan, menghimpun modal, dan menjalankan perdagangan tanpa menghadapi perubahan tafsir secara mendadak.
Meski demikian, agenda politik Senat memperlambat proses legislasi. Para senator harus menyelesaikan berbagai urusan lain sebelum memberikan perhatian penuh kepada rancangan regulasi aset digital tersebut.
Atkins tidak ingin penundaan itu menghentikan reformasi. Oleh sebab itu, SEC AS akan membantu anggota Kongres memahami persoalan teknis, struktur pasar, karakteristik token, serta risiko yang muncul dalam layanan aset digital.
Dukungan SEC AS juga menunjukkan bahwa regulator tidak menempatkan aturan lembaga sebagai pengganti permanen bagi CLARITY Act. Kongres tetap memegang peran utama karena undang-undang dapat memberikan fondasi yang lebih kuat daripada kebijakan internal regulator.
Namun, industri kripto membutuhkan pedoman sebelum Kongres mencapai kesepakatan. Karena alasan itu, SEC AS mulai mengembangkan jalur regulasi alternatif yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam jangka menengah.
Project Crypto Menyatukan Langkah SEC AS dan CFTC
SEC dan CFTC menjalankan Project Crypto untuk menyusun definisi aset digital serta membangun aturan yang lebih selaras. Proyek tersebut mencakup staking, stablecoin, kustodian, penggalangan dana, perdagangan onchain, klasifikasi produk, dan struktur pasar.
Pada Maret 2026, Atkins dan Ketua CFTC Michael Selig menandatangani pakta kerja sama formal. Melalui kesepakatan itu, kedua lembaga membagi tugas dalam pembahasan produk kripto, penyimpanan aset, dan mekanisme perdagangan.
Pada bulan yang sama, SEC AS dan CFTC juga menerbitkan interpretasi bersama yang menggolongkan Bitcoin dan Ether sebagai komoditas digital. Langkah tersebut memberi gambaran awal mengenai cara regulator menilai karakteristik aset kripto utama.
HUGE: The SEC and CFTC are building a backup plan for US crypto rules as the CLARITY Act stalls.
— Coin Bureau (@coinbureau) July 29, 2026
The US regulators are advancing Project Crypto, a joint effort to define crypto assets and create clearer rules for staking, stablecoins, custody, fundraising and onchain trading.… pic.twitter.com/gYGvMtnHV7
Selanjutnya, kedua lembaga ingin mengurangi tumpang tindih pengawasan. SEC AS dapat memusatkan perhatian pada penawaran token, aktivitas perantara, dan perlindungan investor. Sementara itu, CFTC dapat mengembangkan pengawasan terhadap komoditas digital dan pasar yang masuk ke dalam wilayah kewenangannya.
Koordinasi tersebut dapat membantu perusahaan memahami regulator mana yang harus mereka hubungi. Selain itu, pembagian tugas yang jelas dapat menekan biaya hukum serta mempercepat pengembangan produk.
Project Crypto juga memiliki tujuan ekonomi yang lebih luas. Pemerintah Amerika Serikat ingin menjaga modal, perusahaan, dan tenaga ahli tetap beroperasi di dalam negeri. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha dapat memilih negara lain yang menawarkan prosedur perizinan lebih sederhana.
Meskipun demikian, Project Crypto tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan. Regulator hanya dapat bergerak dalam batas kewenangan yang sudah Kongres berikan. Karena itu, SEC AS dan CFTC tetap membutuhkan undang-undang yang menjelaskan pembagian kekuasaan secara menyeluruh.
Aturan Kripto SEC AS Menargetkan Tiga Bidang Utama
SEC AS kini menyiapkan tiga agenda pembuatan aturan untuk musim panas 2026. Agenda pertama membahas cara perusahaan menawarkan token kepada investor. SEC AS ingin menjelaskan kapan sebuah penawaran masuk dalam kategori sekuritas dan kewajiban apa yang harus penerbit penuhi.
Agenda kedua mengatur cara broker-dealer menyimpan aset digital. Perusahaan harus menjaga kepemilikan pelanggan, memisahkan aset, mengelola risiko siber, serta menyediakan prosedur pemulihan ketika sistem menghadapi gangguan.
Sementara itu, agenda ketiga membahas struktur tempat perdagangan. SEC AS ingin menentukan standar operasional bagi platform yang mempertemukan pembeli dan penjual token. Regulasi tersebut dapat mencakup transparansi harga, pengawasan transaksi, konflik kepentingan, dan perlindungan dana pengguna.
Ketiga agenda itu dapat memberi industri kerangka kerja yang lebih praktis. Perusahaan akan memperoleh pedoman mengenai penerbitan aset, penyimpanan token, serta pelaksanaan transaksi di pasar sekunder.
Namun, aturan lembaga memiliki daya tahan yang terbatas. Ketua SEC AS berikutnya dapat mencabut, mengubah, atau mengganti kebijakan tersebut melalui proses regulasi baru. Selain itu, SEC menargetkan penyelesaian seluruh paket aturan pada 2027, sehingga industri belum langsung memperoleh kepastian penuh.
Sebaliknya, CLARITY Act dapat menciptakan fondasi hukum yang lebih stabil apabila Kongres akhirnya mengesahkannya. Undang-undang juga dapat mengurangi risiko perubahan kebijakan setiap kali kepemimpinan regulator berganti.
Dengan demikian, aturan SEC AS berfungsi sebagai solusi kerja ketika proses politik belum menghasilkan keputusan. Project Crypto dapat membantu perusahaan menjalankan bisnis dengan pedoman yang lebih jelas, tetapi Kongres tetap harus menyediakan kepastian jangka panjang.
Pada akhirnya, Amerika Serikat menghadapi dua jalur yang saling melengkapi. SEC AS dan CFTC dapat mempercepat aturan teknis melalui Project Crypto, sedangkan Kongres dapat memperkuatnya melalui CLARITY Act. Kombinasi keduanya akan menentukan kemampuan Amerika dalam mempertahankan inovasi, investasi, dan kepemimpinan di sektor keuangan digital.
