Filipina Perketat Aturan Kripto Lewat Pembatasan Operator Pembayaran Baru

Hariankripto – Filipina mulai memperkuat pengawasan terhadap sektor kripto melalui aturan baru yang diajukan oleh Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Lembaga tersebut mengusulkan penghentian sementara pendaftaran Operator of Payment System (OPS) baru selama 12 bulan sambil meninjau kembali kerangka perizinan pembayaran di negara tersebut.

Langkah ini muncul karena meningkatnya kebutuhan untuk mengendalikan risiko antara layanan aset digital dan sistem perbankan tradisional. BSP ingin memastikan perusahaan kripto yang terhubung dengan jaringan pembayaran resmi menjalankan standar keamanan yang lebih ketat.

JUST IN: 🇵🇭 Philippines halts new crypto license approvals for 12 months.

Existing local exchanges like Coins․ph & PDAX continue to operate as usual. pic.twitter.com/LcC85elTKp

— Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) September 7, 2026

Selain membatasi operator baru, rancangan aturan tersebut juga mengatur hubungan antara bank, penyedia pembayaran, dan perusahaan kripto. Kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem transaksi digital yang lebih transparan dan mengurangi potensi penyalahgunaan layanan pembayaran.

BSP Perketat Hubungan Kripto dengan Sistem Pembayaran

Dalam rancangan aturan terbaru, BSP meminta lembaga keuangan yang melayani bisnis aset virtual menerapkan pemeriksaan lebih mendalam terhadap pelanggan dan aktivitas transaksi. Bank serta penyedia layanan pembayaran harus meningkatkan pemantauan terhadap aliran dana yang berkaitan dengan perusahaan kripto.

Aturan tersebut juga membatasi penggunaan struktur pembayaran berlapis. Artinya, perantara tidak dapat menambahkan banyak lapisan dalam hubungan antara pedagang, penyedia pembayaran, dan perusahaan aset virtual.

Kebijakan ini memberikan perhatian khusus kepada sektor berisiko tinggi seperti perjudian, penyedia layanan aset virtual yang teregulasi, serta perusahaan pengiriman uang. BSP menilai sektor tersebut membutuhkan pengawasan tambahan karena memiliki potensi risiko transaksi ilegal dan pencucian uang.

Selanjutnya, hanya perusahaan aset virtual yang memperoleh izin dari BSP, Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC), atau regulator yang diakui yang dapat mengakses jalur pembayaran resmi. Platform kripto ilegal dan perusahaan luar negeri yang tidak memiliki izin akan kehilangan akses terhadap sistem pembayaran domestik.

Melalui pendekatan tersebut, BSP ingin mengurangi risiko keluarnya dana secara tidak terkendali melalui transaksi aset digital. Setiap hubungan pembayaran langsung antara perusahaan kripto dan merchant juga harus mengikuti batas transaksi serta proses pemeriksaan yang lebih ketat.

Filipina Bangun Sistem Pemantauan Pembayaran Terpusat

Selain mengatur transaksi kripto, BSP juga menyiapkan sistem pendataan pembayaran digital melalui National QR Code Merchant Database. Sistem ini akan mencatat informasi merchant, data bisnis, penyedia pembayaran, rekening penyelesaian transaksi, hingga klasifikasi tingkat risiko.

BSP berharap database tersebut membantu lembaga keuangan memahami aliran pembayaran secara lebih jelas. Dengan data yang terpusat, regulator dapat melacak perjalanan dana mulai dari merchant penerima hingga institusi yang memproses transaksi.

Philippines Proposes 12-Month Freeze on New Payment Operators, Tightens Crypto Payment Controls

The Bangko Sentral ng Pilipinas has proposed a 12-month suspension on new Operator of Payment System registrations while it reviews the country’s licensing framework. The draft… pic.twitter.com/EDLJUapilO

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 7, 2026

Tidak hanya itu, lembaga pembayaran juga harus melaporkan insiden penting seperti penipuan, aktivitas mencurigakan, pelanggaran sanksi, dan masalah keamanan lainnya dalam waktu 24 jam setelah menemukan kejadian tersebut.

Aturan ini menunjukkan perubahan pendekatan Filipina terhadap industri aset digital. Pemerintah tidak menutup perkembangan kripto, tetapi mendorong perusahaan yang bergerak di sektor tersebut untuk mengikuti standar kepatuhan yang lebih kuat.

Dengan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, BSP berharap industri pembayaran digital dapat berkembang tanpa meningkatkan risiko bagi pengguna dan sistem keuangan nasional.

Aturan Baru Masih Menunggu Persetujuan Resmi

Rancangan kebijakan BSP saat ini masih berada dalam tahap konsultasi publik. Jika regulator menyetujui aturan tersebut, ketentuan baru akan mulai berlaku 15 hari setelah publikasi resmi.

Sementara itu, pembekuan pendaftaran Operator of Payment System baru akan berlangsung selama 12 bulan. Periode tersebut memberi waktu bagi BSP untuk mengevaluasi kebutuhan industri dan memperbaiki sistem perizinan pembayaran.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Filipina memperkuat hubungan antara inovasi teknologi finansial dan stabilitas keuangan. Regulasi yang lebih ketat diharapkan dapat menciptakan lingkungan kripto yang lebih aman bagi pengguna, perusahaan, dan lembaga keuangan.

Perkembangan ini juga menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara mulai memperhatikan pentingnya pengawasan aset digital. Regulasi kripto kini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan pasar, tetapi juga pada keamanan transaksi dan perlindungan konsumen.