Hariankripto – Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC AS resmi mencabut aturan lama yang selama puluhan tahun membatasi pihak yang memilih berdamai dalam kasus penegakan hukum. Aturan itu bernama Rule 202.5(e), dan publik lebih mengenalnya sebagai kebijakan no-deny. SEC AS mengakhiri aturan tersebut pada 18 Mei 2026.
Selama lebih dari 50 tahun, SEC AS meminta perusahaan atau individu yang menyelesaikan perkara untuk tidak membantah tuduhan lembaga tersebut di ruang publik. Mereka dapat berdamai tanpa mengakui kesalahan, tetapi mereka tidak boleh menyampaikan penolakan terbuka terhadap tuduhan SEC setelah penyelesaian berjalan.
Kini, SEC AS mengubah arah. Lembaga itu memberi ruang lebih besar kepada pihak yang menyelesaikan kasus untuk tetap berbicara, mengkritik, atau menyangkal tuduhan yang pernah SEC AS ajukan. Perubahan ini langsung menarik perhatian pasar keuangan dan komunitas kripto karena banyak perusahaan aset digital pernah berselisih panjang dengan regulator Amerika Serikat.
SEC AS Membuka Ruang Bicara yang Lebih Luas
Degan berlakunya pencabutan Rule 202.5(e) memberi SEC AS fleksibilitas lebih besar saat menyelesaikan perkara. SEC AS juga menilai aturan lama dapat menimbulkan kesan bahwa lembaga itu ingin melindungi diri dari kritik publik.
Ketua SEC AS Paul Atkins menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah memegang peran penting dalam tradisi demokrasi Amerika. Ia menyatakan bahwa kebijakan baru ini mengakhiri larangan yang selama ini membatasi pihak yang berdamai untuk mengkritik tuduhan SEC AS.
SEC AS juga mengambil langkah yang cukup mengejutkan. Lembaga itu menyatakan tidak akan menegakkan klausul no-deny lama yang sudah tercantum dalam penyelesaian kasus sebelumnya. Artinya, pihak yang pernah menandatangani kesepakatan lama tidak perlu khawatir SEC AS akan membuka kembali perkara hanya karena mereka menolak tuduhan di ruang publik.
Industri Kripto Bisa Merasakan Dampaknya
Perubahan ini sangat relevan bagi industri kripto. Banyak perusahaan aset digital menghadapi gugatan atau tekanan hukum dari SEC AS dalam beberapa tahun terakhir. Dengan aturan baru ini, perusahaan yang menyelesaikan sengketa berpotensi menyampaikan posisi mereka secara lebih terbuka tanpa takut melanggar klausul penyelesaian.
Kasus besar seperti Ripple sering menjadi contoh saat publik membahas benturan antara perusahaan kripto dan SEC AS. Walau kebijakan baru ini tidak otomatis mengubah hasil perkara masa lalu, perubahan tersebut dapat memengaruhi cara perusahaan kripto menyusun strategi komunikasi setelah sengketa hukum selesai. Ini merupakan inferensi dari cakupan kebijakan baru SEC AS dan konteks sengketa regulasi kripto yang lebih luas.
Bagi komunitas kripto, perubahan ini terasa penting karena narasi publik sering memengaruhi reputasi proyek, tingkat kepercayaan investor, dan persepsi pasar. Ketika perusahaan memperoleh ruang bicara yang lebih luas, publik dapat mendengar lebih banyak sudut pandang dalam konflik antara regulator dan pelaku industri.
Dukungan Muncul dari Pejabat SEC AS dan Komunitas Kripto
Komisioner SEC AS Hester Peirce mendukung keputusan tersebut. Ia menilai pembatasan bicara bagi pihak yang berdamai tidak membantu pasar maupun perlindungan investor. Menurutnya, kritik publik terhadap pemerintah justru dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum.
Sejumlah pelaku pasar juga menyambut langkah ini. Reuters melaporkan bahwa pendukung perubahan menilai aturan lama terlalu membatasi kebebasan berbicara, sedangkan sebagian pengkritik khawatir keputusan SEC AS dapat memunculkan keraguan terhadap wibawa sanksi regulator.
Meski begitu, SEC AS tetap mempertahankan kewenangan penuhnya. Lembaga itu masih dapat menjalankan tindakan penegakan hukum, menegosiasikan pengakuan dalam penyelesaian tertentu, dan memproses kasus sesuai kebutuhan. Jadi, perubahan ini tidak melemahkan fungsi pengawasan SEC AS, tetapi mengubah cara lembaga itu memperlakukan suara pihak yang memilih berdamai.
Pencabutan aturan no-deny menandai salah satu perubahan prosedural terbesar SEC AS dalam beberapa dekade. Bagi industri dan komunitas kripto, langkah ini dapat membuka babak baru dalam hubungan antara regulator dan perusahaan aset digital. Komunitas kripto kini akan memperhatikan apakah kebijakan tersebut benar-benar menciptakan dialog yang lebih terbuka, atau justru memicu perdebatan baru soal batas kebebasan bicara dalam penyelesaian perkara keuangan.
