Dukungan Kelompok Polisi AS Mengubah Arah Pembahasan Clarity Act

Hariankripto – Dukungan untuk Clarity Act kembali memasuki babak baru dan bertambah. Jurnalis Eleanor Terrett melaporkan bahwa National Fraternal Order of Police atau FOP kini mendukung versi terbaru rancangan undang-undang tersebut.

FOP sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terhadap Blockchain Regulatory Certainty Act atau BRCA. Namun, organisasi itu menilai rumusan terbaru sudah menjawab kekhawatiran mereka. FOP juga menyebut aturan tersebut tetap memberi ruang bagi aparat untuk menyelidiki kejahatan kripto.

Perubahan sikap ini dapat memperkuat peluang pembahasan Clarity Act di Senat Amerika Serikat. Meski demikian, perbedaan pandangan antarkelompok penegak hukum masih menghambat proses negosiasi.

FOP Mendukung Rumusan Terbaru BRCA

FOP menjadi salah satu organisasi penegak hukum utama yang mengikuti pembahasan Clarity Act bersama pemerintah, Kongres, dan pelaku industri kripto. Organisasi tersebut juga memiliki pengaruh besar karena mewakili ratusan ribu petugas penegak hukum di Amerika Serikat.

Menurut Terrett, FOP menilai rumusan BRCA terbaru mampu menjaga kewenangan aparat dalam menyelidiki tindak pidana yang melibatkan aset digital. Sikap tersebut menunjukkan kemajuan setelah berbagai pihak mengadakan pertemuan selama beberapa pekan.

Namun, laporan itu menyisakan pertanyaan. Senat tidak mengubah isi BRCA dalam versi terbaru Clarity Act. Karena itu, belum ada penjelasan mengenai bagian yang membuat FOP mengubah sikapnya.

Ketidakjelasan tersebut dapat memicu perdebatan baru. Anggota Senat dan kelompok penegak hukum lain kemungkinan akan meminta penjelasan sebelum mendukung rancangan undang-undang itu.

Kelompok Penegak Hukum Lain Masih Menolak

Empat organisasi penegak hukum mengirim surat kepada pejabat pemerintahan Amerika Serikat. Mereka tetap mengkritik beberapa ketentuan dalam Clarity Act, termasuk Section 604 yang memuat BRCA.

Section 604 memberi perlindungan kepada pengembang blockchain dan penyedia infrastruktur tertentu agar regulator tidak langsung menggolongkan mereka sebagai pengirim uang. Aturan ini menyasar pihak yang tidak mengendalikan aset milik pengguna.

Kelompok yang menolak menilai ketentuan tersebut dapat menciptakan celah pengawasan dan akuntabilitas. Menurut mereka, celah itu berpotensi menghambat penyelidikan serta penuntutan terhadap aktivitas ilegal dalam ekosistem kripto.

🚨NEW: In a letter to administration officials, a group of four law enforcement organizations say they remain concerned about certain provisions in the Clarity Act, including Section 604 (the Blockchain Regulatory Certainty Act), arguing it would create gaps in oversight and… pic.twitter.com/y8FQ0HKjp0

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) June 23, 2026

Selain itu, mereka menilai Clarity Act belum menetapkan perlindungan yang setara dengan aturan untuk lembaga keuangan tradisional. Mereka juga mengkhawatirkan kemungkinan beberapa pelaku kripto dapat menghindari kewajiban pelaporan Know Your Customer dan Anti-Money Laundering.

Di sisi lain, Clarity Act tetap mewajibkan bursa komoditas digital, broker, dan dealer mengikuti aturan anti-pencucian uang serta identifikasi pelanggan. Perbedaan penafsiran atas cakupan aturan tersebut kini menjadi pusat perdebatan.

Dukungan FOP Belum Menjamin Kelancaran Clarity Act

Dukungan dari FOP memberi keuntungan politik bagi pendukung Clarity Act. Sikap itu menunjukkan bahwa pemerintah dan industri kripto berhasil menjawab sebagian kekhawatiran aparat.

Namun, dukungan tersebut belum menyelesaikan seluruh persoalan. Empat kelompok lain masih meminta perlindungan yang lebih kuat. Mereka ingin Kongres menutup celah yang dapat membantu pelaku kejahatan menyamarkan transaksi aset digital.

Menariknya, FOP dan National Association of Police Organizations tidak menandatangani surat penolakan terbaru. Kedua organisasi itu sebelumnya aktif mengikuti perundingan mengenai BRCA. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa kelompok penegak hukum belum memiliki sikap yang seragam.

Senat perlu memperjelas batas perlindungan bagi pengembang blockchain tanpa mengurangi kemampuan aparat. Rumusan yang terlalu luas dapat melemahkan pengawasan. Sebaliknya, aturan yang terlalu ketat dapat membebani pengembang yang tidak menguasai dana atau transaksi pengguna.

Oleh karena itu, masa depan Clarity Act bergantung pada kemampuan para legislator dalam menyeimbangkan inovasi dan penegakan hukum. Dukungan FOP membuka peluang baru, tetapi perbedaan pandangan mengenai BRCA masih dapat memengaruhi proses pemungutan suara di Senat.