CLARITY Act Versi Terbaru Hadir dengan Aturan DeFi dan Kripto yang Lebih Jelas

Hariankripto – Perdebatan regulasi kripto di Amerika Serikat kembali menjadi perhatian setelah Senator Cynthia Lummis memperkenalkan versi terbaru dari CLARITY Act. Rancangan aturan ini menjadi salah satu upaya besar untuk membangun kerangka hukum nasional bagi industri aset digital.

Pembaruan tersebut muncul menjelang pemungutan suara cloture pada 15 September. Melalui mekanisme ini, Senat membutuhkan dukungan minimal 60 senator agar pembahasan rancangan undang-undang dapat berlanjut ke tahap berikutnya.

🇺🇸 UPDATE: The updated CLARITY Act text shows no changes to the ethics or stablecoin yield sections that Democrats demanded.

Key changes from August recess negotiations:

– Non-decentralized DeFi protocols must now register with the CFTC

– DeFi provisions limited to spot or… https://t.co/UuTu6Rodfd pic.twitter.com/DMZGMGN3FA

— Coin Bureau (@coinbureau) September 11, 2026

Dalam versi terbaru, Partai Republik memasukkan beberapa perubahan terkait protokol DeFi, layanan kripto oleh credit union, serta pembagian kewenangan regulator antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Namun, sejumlah tuntutan dari Partai Demokrat, terutama terkait aturan etika pejabat publik dan stablecoin yield, belum mengalami perubahan. Kondisi tersebut membuat dukungan penuh dari kedua pihak masih belum tercapai.

Perubahan CLARITY Act Membawa Aturan Baru untuk DeFi dan Credit Union

Salah satu perubahan utama dalam versi terbaru CLARITY Act berkaitan dengan sektor decentralized finance atau DeFi. Aturan baru tersebut mewajibkan protokol DeFi yang tidak sepenuhnya terdesentralisasi untuk melakukan registrasi kepada CFTC.

Selain itu, ketentuan DeFi dalam rancangan undang-undang ini hanya berlaku untuk transaksi aset digital komoditas secara spot atau cash. Pembatasan tersebut bertujuan memberikan batas yang lebih jelas mengenai aktivitas digital asset yang masuk dalam pengawasan regulator.

Di sisi lain, CLARITY Act juga memberikan kewenangan yang lebih tegas kepada credit union untuk berinteraksi dengan aset kripto. Perubahan ini membuka peluang bagi lembaga keuangan berbasis anggota tersebut untuk menyediakan layanan terkait aset digital.

Jurnalis Crypto America, Eleanor Terrett, menjelaskan bahwa bagian credit union dalam aturan baru tersebut memiliki dua fungsi. Menurutnya, aturan itu memberikan kewenangan baru untuk aktivitas tertentu sekaligus memperkuat beberapa kewenangan yang sebelumnya sudah ada berdasarkan aturan National Credit Union Administration (NCUA) dan regulasi tingkat negara bagian.

Terrett menyebut layanan seperti fiduciary services, staking, lending, pinjaman berbasis kripto, serta pembayaran aset digital dapat memperoleh dasar hukum yang lebih kuat melalui aturan tersebut.

Perdebatan Politik Masih Menghambat Persetujuan CLARITY Act

Meskipun mengalami sejumlah pembaruan, CLARITY Act masih menghadapi hambatan politik di Senat. Salah satu bagian yang menjadi perdebatan adalah aturan etika yang tidak mengalami perubahan dalam revisi terbaru.

Aturan tersebut melarang pejabat publik dan pasangan mereka menerbitkan atau mempromosikan aset digital. Pemerintah akan menjalankan penegakan aturan tersebut melalui Departemen Kehakiman hingga Januari 2029.

Partai Demokrat sebelumnya menilai bagian tersebut sebagai syarat penting untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, mereka juga meminta perubahan terkait stablecoin yield yang hingga kini masih tetap sama dalam rancangan terbaru.

Namun, Senator Cynthia Lummis mengatakan bahwa versi terbaru CLARITY Act sudah memasukkan lebih dari 114 usulan dari anggota Demokrat. Lummins menyebut rancangan tersebut sebagai produk bipartisan yang kuat.

Menurut Lummis, anggota Demokrat ikut berkontribusi dalam penyusunan aturan tersebut. Ia menyebut berbagai permintaan seperti hukuman bagi pelaku penipuan, tambahan dana untuk CFTC sebesar 150 juta dolar AS, serta pengawasan terhadap platform seperti Binance sudah masuk dalam rancangan.

Meski begitu, laporan Politico menyebut sebagian besar senator Demokrat belum memberikan dukungan terhadap versi terbaru tersebut. Karena itu, proses pemungutan suara pada 15 September akan menjadi tahap penting bagi masa depan regulasi aset digital Amerika.

Pelaku Industri Kripto Menilai CLARITY Act Penting bagi Masa Depan Amerika

Pelaku industri aset digital melihat CLARITY Act sebagai langkah penting untuk menciptakan kepastian regulasi di Amerika Serikat. Mereka menilai aturan yang jelas dapat membantu perusahaan blockchain membangun bisnis tanpa menghadapi ketidakpastian hukum.

Adrian Wall, Managing Director Digital Sovereignty Alliance (DSA), menyambut rilis versi terbaru CLARITY Act. Ia mengatakan bahwa rancangan tersebut menunjukkan kerja sama bipartisan yang berkelanjutan dalam membangun aturan bagi industri aset digital.

Menurut Wall, Amerika Serikat membutuhkan kerangka pasar digital yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Regulasi tersebut harus menggabungkan perlindungan konsumen, standar operasional yang jelas, serta aturan yang memungkinkan pengembang dan perusahaan membangun inovasi di dalam negeri.

Sementara itu, tim Ava Labs, Olivia Vande juga memberikan perhatian terhadap perubahan aturan credit union. Vande mempertanyakan apakah ketentuan baru tersebut memberikan kewenangan baru bagi credit union atau hanya memperjelas aturan lama dari NCUA.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa industri masih mencermati detail teknis dalam CLARITY Act. Namun, banyak pihak tetap melihat rancangan ini sebagai peluang untuk menciptakan hubungan yang lebih jelas antara sektor keuangan tradisional dan teknologi blockchain.

Pada akhirnya, keputusan Senat akan menentukan arah regulasi kripto Amerika Serikat. Jika lolos, CLARITY Act dapat menjadi fondasi hukum baru yang mengatur hubungan antara inovasi digital, perlindungan pengguna, dan kepemimpinan teknologi global.