White House Keluarkan Aturan Kripto Baru, Bitcoin Bakal Bebas Pajak?

Hariankripto.id – Laporan kebijakan kripto ini diharapkan menjadi tonggak baru industri aset digital Amerika dengan fokus pada struktur pasar dan perlindungan konsumen.

White House (Pemerintah Amerika Serikat) berencana merilis laporan kebijakan Kripto besa pada hari Selasa (22/07/2025). Langkah ini diperkirakan akan membentuk ulang regulasi aset digital di negara adidaya tersebut dan memberikan dampak signifikan terhadap pasar kripto internasional.

Setelah disahkannya undang-undang struktur pasar yang bersejarah seperti CLARITY Act, Pemerintah Amerika Serikat sedang menyiapkan panggung untuk era baru dalam regulasi kripto.

Apa Isi Laporan White House dan Kenapa Penting?

Laporan ini merupakan perwujudan dari Executive Order 14178 yang ditandatangani pada 9 Maret 2022 dengan judul “Ensuring Responsible Development of Digital Assets.” Perintah eksekutif tersebut mengubah pendekatan pemerintah Amerika Serikat dari reaktif menjadi proaktif dalam menghadapi perubahan aset digital.

White House Digital Asset Market Working Group menyusun laporan ini dalam empat pilar utama yang saling terhubung. Market Structure menjadi fondasi dengan pembentukan kerangka regulasi yang jelas untuk trading, custody, dan layanan aset digital.

Oversight Framework membangun sistem pengawasan berlapis untuk berbagai jenis aset digital termasuk stablecoin. Risk Management menghadirkan protokol komprehensif untuk mitigasi risiko sistemik dan operasional. Consumer Protection memastikan perlindungan menyeluruh untuk investor retail maupun institusional.

Laporan setebal lebih dari 100 halaman ini dilengkapi dengan roadmap implementasi bertahap, guidelines compliance untuk berbagai sektor, dan mekanisme enforcement yang tegas namun proporsional. Menurut laporan Fox Business yang dikutip jurnalis Eleanor Terrett, timing rilisan ini sangat strategis mengikuti momentum positif dari “Crypto Week” di House of Representatives dimana GENIUS Act dan CLARITY Act berhasil disahkan.

Trump Bakal Hapus Pajak Bitcoin dan Bikin Cadangan Crypto Nasional

Salah satu proposal paling dinantikan adalah pembentukan cadangan aset digital nasional. Rencana ini meliputi pemanfaatan kripto yang disita melalui tindakan penegakan hukum, strategi diversifikasi portfolio digital pemerintah, dan mekanisme pengelolaan risiko untuk aset volatil.

Caroline Pham, Ketua pelaksana CFTC dan anggota gugus tugas, menggambarkan laporan ini sebagai “cryptocurrency roadmap” yang akan memperkuat posisi AS sebagai pemimpin global dalam ekonomi digital.

Administrasi Trump mengambil langkah berani dengan rencana penghapusan pajak capital gains untuk Bitcoin dan pembayaran crypto lainnya. Program “de minimis exemption” yang dikonfirmasi White House ini bertujuan mendorong adopsi massal cryptocurrency, menarik investasi institusional besar-besaran, dan memperkuat daya saing AS di pasar kripto global.

Dalam pernyataan resmi pada 2 Januari 2025, White House AS menegaskan: “Industri aset digital memainkan peran penting dalam inovasi dan pembangunan ekonomi di Amerika Serikat, serta kepemimpinan internasional negara kita.”

Gimana Dampaknya untuk Bank dan Keamanan Kripto?

Salah satu hambatan terbesar industri kripto selama ini adalah akses perbankan yang terbatas. Laporan White House mengusulkan langkah-langkah untuk memastikan perusahaan kripto mendapat perlakuan setara dalam sistem perbankan tradisional. Ini mencakup panduan compliance yang jelas untuk bank, standar due diligence untuk crypto companies, dan framework untuk custody services institusional.

Framework baru akan memberikan kejelasan regulasi untuk protokol Decentralized Finance (DeFi) seperti lending dan yield farming, klasifikasi dan perpajakan Non-Fungible Tokens (NFT) yang lebih spesifik, kajian potensi implementasi Central Bank Digital Currency (CBDC) dengan mempertimbangkan privasi, dan promosi praktik crypto mining ramah lingkungan.

Mengantisipasi ancaman keamanan siber dan risiko keamanan nasional, laporan ini mengintegrasikan protokol anti-money laundering (AML) yang diperkuat, sistem tracking untuk transaksi mencurigakan, dan koordinasi dengan badan intelijen untuk mencegah pendanaan terorisme.

Amerika Serikat Mau Jadi Raja Kripto Dunia, Bisa Gak?

Para ahli industri memberikan respons beragam terhadap framework ini. Sementara sebagian melihatnya sebagai “game changer” yang akan membuka era emas crypto Amerika, yang lain berpendapat bahwa implementasi bertahap akan membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Untuk investor, kejelasan regulasi meningkatkan confidence institusional, potensi influx modal besar-besaran dari fund tradisional, dan mengurangi regulatory uncertainty premium. Untuk perusahaan kripto, framework ini memberikan compliance cost yang lebih predictable, akses perbankan yang lebih mudah, dan legitimasi mainstream untuk business model kripto.

White House menekankan pentingnya input dari publik dan expert industri dalam merumuskan rekomendasi final melalui public hearing dengan berbagai stakeholder, industry roundtables dengan major crypto companies, dan academic research partnerships.

Laporan kebijakan kripto White House ini bukan sekadar dokumen regulasi, melainkan manifesto ambisi Amerika untuk memimpin ekonomi digital abad ke-21. Dengan framework yang komprehensif namun innovation-friendly, AS berupaya menarik talenta terbaik dunia kripto sambil melindungi investor dan menjaga stabilitas finansial.

Keberhasilan implementasi framework ini akan menentukan apakah Amerika dapat mempertahankan dominasinya dalam perubahan finansial digital atau harus bersaing ketat dengan jurisdiksi crypto-friendly lainnya seperti Singapore, Swiss, dan UAE.

Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan bukan merupakan nasihat investasi. Selalu lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi.